TransparanNews, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan pemanfaatan tanah hasil sitaan kasus korupsi yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pembangunan perumahan rakyat. Dalam kunjungannya ke Gedung Merah Putih KPK, Maruarar menyampaikan bahwa aset-aset tanah tersebut dapat digunakan untuk mendukung program perumahan rakyat yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami meminta dukungan dari KPK agar tanah-tanah yang ideal dan layak untuk pembangunan perumahan rakyat dapat dimanfaatkan,” ujar Maruarar saat ditemui di Gedung KPK pada Rabu (6/11/2024). Menurutnya, tanah-tanah yang disita dari hasil korupsi ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang hingga kini masih belum memiliki tempat tinggal layak huni.
Tanah Sitaan Koruptor untuk Kesejahteraan Rakyat
Maruarar menegaskan bahwa penggunaan tanah-tanah ini akan difokuskan pada perumahan rakyat, terutama bagi mereka yang masih belum memiliki rumah sendiri. “Kami berharap tanah-tanah dari para koruptor dapat dimanfaatkan bagi perumahan rakyat, sehingga semakin banyak warga Indonesia yang memiliki hunian layak,” tuturnya. Ia menilai langkah ini tidak hanya mengoptimalkan aset negara, namun juga menunjukkan bahwa barang bukti hasil korupsi dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih bermanfaat.
Gambar Istimewa : rri.co.id
Dalam beberapa tahun terakhir, KPK memang telah melakukan penyitaan berbagai aset dari para koruptor, termasuk tanah yang nilainya tidak sedikit. Dengan adanya wacana ini, diharapkan aset tersebut dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dukungan KPK untuk Program Pencegahan Korupsi di Kementerian
Selain meminta pemanfaatan tanah sitaan, Maruarar juga mengungkapkan harapannya agar KPK dapat memberikan dukungan lebih jauh dalam membangun sistem yang transparan dan mencegah praktik korupsi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia menyebut bahwa KPK bersedia bekerja sama dalam membuat sistem yang kuat guna meminimalisir risiko korupsi di lingkungan kementerian.
“Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari KPK untuk menciptakan sistem pencegahan korupsi di kementerian kami,” ujar Maruarar. Langkah ini mencakup pembentukan sistem yang lebih ketat dan transparan, serta pelibatan personel KPK untuk menjadi inspektorat khusus di kementerian tersebut. Menurutnya, dengan adanya inspektorat dari KPK, masyarakat dapat memantau kinerja kementerian secara lebih terbuka.
Rencana Strategis untuk Meningkatkan Transparansi
Lebih lanjut, Maruarar menyebutkan bahwa upaya kerja sama dengan KPK ini akan mencakup pembentukan sistem pengawasan khusus serta penunjukan personel yang kompeten untuk memastikan proses di kementeriannya berjalan sesuai aturan. “Tidak hanya sistem yang kami perkuat, namun juga personelnya akan disiapkan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh,” jelasnya.
Pertemuan tersebut juga ditandai dengan komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala agar rencana ini dapat berjalan efektif. “Ini adalah pertemuan yang sangat produktif, dan kami yakin dengan adanya langkah-langkah ini, pengelolaan di kementerian kami dapat berjalan lebih baik dan transparan,” tambah Maruarar.
Langkah Nyata Pemerintah dalam Memperbaiki Akses Perumahan
Program pemanfaatan aset sitaan korupsi ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan. Terlebih lagi, konsep pemanfaatan tanah dari hasil kejahatan korupsi ini dapat memberikan pesan kuat bahwa hasil korupsi tidak hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara, tetapi juga dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk fasilitas yang mereka butuhkan.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa akses terhadap perumahan layak merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi bagi seluruh warga. Oleh karena itu, langkah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hunian sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan sosial.
