TransparanNews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Penunjukan ini disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menandai langkah penting dalam pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mengonfirmasi bahwa penunjukan Basuki sejalan dengan visi Prabowo dalam membangun IKN sebagai pusat politik nasional. IKN diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan yang menyatukan gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Saat ini, pembangunan gedung eksekutif hampir rampung, yang akan diikuti oleh pembangunan gedung legislatif dan yudikatif dalam waktu dekat.
Menurut Rifqi, Basuki Hadimuljono dinilai memiliki keahlian dalam pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan IKN. “Kami berharap, penunjukan Basuki ini akan memperkuat otoritas OIKN, khususnya dalam pengelolaan anggaran, dan mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas di IKN,” ujar Rifqi saat ditemui media di Jakarta pada Minggu (27/10).
Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur IKN
Rifqi menambahkan, target Presiden Prabowo untuk menyelesaikan infrastruktur IKN dalam empat tahun ke depan mendapat sambutan positif dari DPR. Hal ini diharapkan dapat terlaksana setahun sebelum masa jabatan Prabowo berakhir pada 2029. “Kami mengapresiasi target yang ambisius ini, dan DPR melalui Komisi II akan melakukan kunjungan lapangan untuk memantau kemajuan pembangunan di IKN,” lanjut Rifqi.
Gambar Istimewa : antaranews.com
DPR juga akan memeriksa proyek-proyek IKN yang didanai melalui investasi non-APBN. Menurut Rifqi, dukungan dana dari luar anggaran negara diharapkan dapat mempercepat pembangunan, sekaligus mengurangi beban APBN. “Kami akan pastikan dana tersebut digunakan dengan optimal untuk mencapai target pembangunan,” jelasnya.
Wakil Kepala Otorita IKN Masih dalam Proses Penentuan
Sementara itu, posisi Wakil Kepala Otorita IKN masih belum diputuskan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Prabowo belum menentukan kandidat untuk mendampingi Basuki Hadimuljono dalam memimpin OIKN. Pemilihan Wakil Kepala OIKN akan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kepemimpinan dan kemampuan dalam mengelola pembangunan IKN yang kompleks.
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN, penunjukan Kepala dan Wakil Kepala OIKN adalah hak prerogatif presiden, dengan pemberhentian yang dilakukan melalui konsultasi bersama DPR. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan parlemen dalam mengawasi dan menyukseskan pembangunan IKN.
Harapan DPR untuk Pembangunan IKN yang Berkelanjutan
Komisi II DPR, yang berperan dalam mengawasi perkembangan IKN, optimis bahwa penunjukan Basuki akan memperkuat perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan IKN. Dengan pengalaman Basuki yang luas di bidang infrastruktur, diharapkan pembangunan IKN akan berjalan sesuai rencana. “Basuki adalah pilihan yang tepat untuk menjawab tantangan pembangunan IKN yang tidak mudah. Pengalaman dan kompetensinya akan memberikan nilai tambah dalam setiap tahap pembangunan,” pungkas Rifqi.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo untuk mempercepat realisasi IKN sebagai ibu kota baru yang diharapkan mampu menarik perhatian dunia sebagai pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan.
DPR siap mendukung penuh, dengan memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang disalurkan sesuai dengan rencana dan tetap diawasi secara ketat. Ketua DPR berharap, pembangunan IKN dapat menjadi contoh keberhasilan Indonesia dalam mengelola proyek besar secara efektif, transparan, dan akuntabel.
