Setyo Wahono menekankan bahwa satgas ini bukan sekadar janji kampanye, melainkan strategi konkrit untuk membangun Bojonegoro secara transparan dan partisipatif. Konsep collaborative government ini akan menggabungkan kekuatan pemerintah, masyarakat, dan sektor-sektor lain dalam pengambilan kebijakan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan inovatif.
Ahmad Supriyanto, politisi senior dari Partai Golkar Bojonegoro, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program ini. “Dengan wilayah luas dan APBD Bojonegoro lebih dari Rp8 triliun, Bojonegoro memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, pembangunan harus dilakukan secara bersama-sama, melibatkan masyarakat luas,” jelasnya. Ia juga menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik dan Kolaborasi
Supriyanto melihat bahwa kebijakan yang melibatkan publik dalam perencanaan dan penganggaran akan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat. Dengan program yang tepat sasaran dan partisipatif, intervensi pemerintah bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Gambar Istimewa : blokbojonegoro.com
Fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada pemerataan kesejahteraan, dengan prioritas utama seperti pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, serta peningkatan layanan publik. Program collaborative government ini diyakini mampu mempercepat reformasi birokrasi yang selama ini menjadi tantangan, serta meningkatkan pelayanan publik agar lebih responsif, efektif, dan inklusif.
Supriyanto, yang juga bertindak sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Setyo Wahono-Nurul Azizah, mengungkapkan bahwa untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada kolaborasi. “Tanpa kerja sama dan transparansi, sulit mencapai perubahan yang signifikan,” ujarnya.
Satuan Tugas di Sektor Strategis
Setyo Wahono menjelaskan bahwa Satgas Pembangunan yang akan dibentuk akan berfokus pada sektor-sektor strategis seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Konektivitas, Pertanian, serta Prestasi dan Olahraga. Satgas ini akan menjadi jembatan antara pemerintah dan publik, sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.
Menurut Wahono, Satgas ini tidak hanya diisi oleh perwakilan pemerintah daerah, tetapi juga oleh unsur multistakeholders, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan profesional dari berbagai bidang. Kehadiran para ahli dari berbagai sektor ini diyakini akan membantu Bojonegoro merancang program pembangunan yang lebih menyeluruh dan beragam perspektif, sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin Satgas ini mampu menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya Satgas, kami optimis proses pembangunan di Bojonegoro bisa berjalan dengan cepat dan tepat,” terang Wahono, yang merupakan putra asli Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo.
Satgas Pembangunan untuk Bojonegoro yang Lebih Maju
Program Satgas ini adalah langkah nyata yang diharapkan mampu mempercepat transformasi Bojonegoro menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Berbagai elemen akan dilibatkan dalam pembentukan dan pengelolaan Satgas ini, sehingga pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Selain sebagai solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan, keberadaan Satgas juga menjadi bukti nyata bahwa Setyo Wahono dan Nurul Azizah berkomitmen untuk mengutamakan transparansi dan keterlibatan publik. Dengan program ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi hasil pembangunan.
“Ini bukan hanya janji kampanye, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan perubahan nyata di Bojonegoro. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang lebih transparan dan melibatkan mereka,” tutup Wahono.
Program Satgas Pembangunan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Bojonegoro yang mendambakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan inklusif. Jika diterapkan dengan baik, Satgas ini akan menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan mampu memenuhi harapan masyarakat.
