TransparanNews, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD optimis bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 akan dilakukan sesuai jadwal, yaitu pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tradisi penetapan anggaran pada tanggal tersebut telah lama dijaga dan dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap para pahlawan bangsa.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan keyakinannya bahwa meskipun waktu pembahasan APBD tahun 2025 terbilang singkat, proses tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini, menurut Deni, didukung oleh beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
“Kita optimis penetapan APBD bisa dilakukan pada 10 November, meskipun waktunya singkat. Kami telah mempersiapkan proses pembahasan dengan matang, dan tradisi penetapan tepat waktu akan terus kami jaga,” ujar Deni dalam keterangannya pada Kamis (24/10/2024).
Kolaborasi antara Anggota Lama dan Baru DPRD
Salah satu kunci dari percepatan pembahasan APBD 2025, menurut Deni, adalah kolaborasi antara anggota DPRD lama dan baru. DPRD Jawa Timur baru saja menyelesaikan proses pemilihan pimpinan dan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), sehingga setiap komisi kini sudah memiliki kerangka kerja yang jelas untuk segera melanjutkan pembahasan anggaran.
Gambar Istimewa : img.gesuri.id
Deni menjelaskan, meskipun ada pergantian anggota DPRD, pembahasan APBD tidak dimulai dari nol. Anggota lama telah melakukan diskusi dan perencanaan awal, sehingga anggota baru dapat melanjutkan pekerjaan tersebut dengan lebih cepat.
“Kami akan meminta masukan dari anggota baru untuk memperkaya pembahasan. Dengan terbentuknya AKD dan pimpinan di komisi-komisi, kami bisa langsung melanjutkan diskusi yang sudah dimulai sebelumnya,” imbuhnya.
Fokus pada Program Prioritas 2025
Deni juga menegaskan bahwa pembahasan APBD tahun 2025 akan fokus pada program-program prioritas yang telah direncanakan. Setiap komisi di DPRD akan memprioritaskan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“Tahun 2025 adalah tahun penting bagi Jawa Timur, terutama dalam melanjutkan program-program yang telah berjalan. Setiap komisi sudah memiliki rencana kerja, dan kami akan memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efektif untuk mendukung program prioritas tersebut,” ujar Deni.
Selain itu, pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama dalam APBD tahun 2025. Berbagai proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.
Penetapan APBD di Hari Pahlawan: Simbol Pengabdian
Tradisi penetapan APBD pada tanggal 10 November, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, memiliki makna yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur. Deni menekankan bahwa penetapan anggaran pada tanggal tersebut bukan hanya soal mengikuti tradisi, tetapi juga merupakan simbol pengabdian pemerintah kepada rakyat, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa.
“Penetapan APBD pada Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial. Ini adalah simbol pengabdian kami sebagai wakil rakyat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam membangun negeri,” jelasnya.
Menurut Deni, penetapan tepat waktu juga memberikan kepastian hukum dan anggaran bagi berbagai sektor di Jawa Timur. Dengan ditetapkannya APBD 2025 pada tanggal yang sudah direncanakan, pemerintah provinsi dapat segera memulai implementasi program-program pada awal tahun.
“Penetapan APBD tepat waktu memberikan kepastian bagi seluruh sektor. Ini penting agar program-program seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur bisa segera dijalankan pada awal tahun 2025,” tambah Deni.
Tantangan dalam Pembahasan APBD
Meskipun optimis, Deni tidak menampik bahwa ada tantangan dalam pembahasan APBD 2025, terutama mengingat singkatnya waktu yang tersisa. Namun, dengan koordinasi yang baik antara Pemprov dan DPRD serta partisipasi aktif dari seluruh anggota dewan, ia yakin bahwa tantangan tersebut bisa diatasi.
“Kami menyadari bahwa waktu yang ada memang terbatas, tetapi dengan koordinasi yang baik dan semangat kolaborasi antara anggota dewan dan pemerintah, saya yakin semua bisa berjalan lancar,” ungkapnya.
Pembahasan APBD juga melibatkan berbagai diskusi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Deni berharap agar proses ini berjalan transparan dan akuntabel, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
