JAKARTA – Para pengemudi ojek online (ojol) dan asosiasi yang menaungi mereka kini semakin mendesak agar pemerintah segera menetapkan regulasi yang mengatur secara jelas hubungan antara perusahaan aplikasi, pengemudi, dan pengguna layanan. Taha Syafariel, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO), menegaskan pentingnya perlindungan hak para pengemudi di tengah persaingan yang semakin ketat akibat tidak adanya aturan yang jelas.
“Kondisi pengemudi ojol akan semakin tertekan jika sektor ini tidak diatur dengan baik,” ujar Syafariel. Ia menilai, ketidakjelasan regulasi menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh para pengemudi ojek online di Indonesia. Syafariel juga menggarisbawahi bahwa koordinasi lintas kementerian sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.
Tarik-Menarik Antar Kementerian
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengaturan sektor transportasi online adalah adanya tarik-menarik kewenangan antar kementerian. Kementerian Perhubungan (Kemenhub), misalnya, tidak memiliki wewenang penuh untuk mengatur tarif yang dikenakan oleh perusahaan aplikasi. Hal ini terjadi karena izin operasional perusahaan aplikasi diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bukan oleh Kemenhub.
Syafariel menjelaskan bahwa perusahaan aplikasi sering kali menghindari aturan transportasi dengan berdalih sebagai penyedia teknologi, sehingga tidak ingin tunduk pada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam sektor transportasi. “Ketidakjelasan ini membuat pengemudi berada dalam posisi yang sulit,” tambahnya.
Lonjakan Jumlah Pengemudi dan Persaingan Tidak Sehat
Tanpa regulasi yang ketat, jumlah pengemudi ojek online terus meningkat, memicu persaingan tidak sehat di kalangan para mitra pengemudi. Berdasarkan laporan tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, jumlah mitra pengemudi Gojek tercatat mengalami peningkatan dari 2,6 juta pada akhir 2021 menjadi 3,1 juta pada akhir 2023.
Gambar Istimewa : asset.kompas.com
Peningkatan jumlah pengemudi ini berimbas pada penurunan pendapatan per pengemudi, karena mereka harus bersaing lebih ketat untuk mendapatkan penumpang atau pesanan. “Banyaknya mitra pengemudi yang terus bertambah memperkecil ruang pendapatan yang bisa didapatkan oleh pengemudi,” ungkap Syafariel. Pendapatan yang menurun ini menjadi salah satu alasan utama desakan para pengemudi agar pemerintah segera campur tangan dengan aturan yang jelas.
Demonstrasi Pengemudi dan Tuntutan Tarif yang Jelas
Desakan ini bukan tanpa alasan. Pada Kamis (29/8), ribuan mitra pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dipimpin oleh berbagai asosiasi pengemudi, termasuk ADO, yang mendesak pemerintah, khususnya Kominfo, untuk segera menentukan tarif tetap bagi layanan pengantaran barang dan makanan. Saat ini, tarif tersebut masih diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan aplikasi, sehingga sering kali dianggap merugikan para pengemudi.
Syafariel dan para demonstran berharap bahwa pemerintah, terutama Kominfo, mengambil langkah tegas dengan mengatur tarif layanan ojek online. Mereka menuntut agar tarif pengantaran barang dan makanan tidak lagi ditentukan oleh perusahaan aplikasi semata, melainkan berdasarkan aturan yang disusun oleh pemerintah demi melindungi kesejahteraan pengemudi.
Kesejahteraan Pengemudi Jadi Sorotan
Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan transportasi online, kesejahteraan pengemudi menjadi sorotan utama. Para pengemudi berharap bahwa dengan adanya regulasi yang jelas, mereka tidak hanya dapat bekerja lebih aman, tetapi juga mendapatkan pendapatan yang lebih adil dan layak. Apalagi, banyak di antara mereka yang menjadikan pekerjaan ini sebagai satu-satunya sumber penghasilan.
Keberhasilan sektor ojek online dalam menyediakan layanan transportasi yang cepat dan mudah harus diimbangi dengan perhatian yang lebih terhadap hak-hak para pengemudi. Mereka menginginkan perlindungan yang lebih baik dari pemerintah, bukan hanya dari segi tarif, tetapi juga dalam hal jaminan kerja, akses ke asuransi kesehatan, serta perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat di dalam platform.
Harapan Terhadap Pemerintahan Baru
Dalam konteks ini, harapan besar disematkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Para pengemudi ojol dan asosiasi yang mendukung mereka berharap bahwa pemerintahan baru akan segera mengeluarkan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi seluruh pelaku di sektor transportasi digital. Dengan adanya regulasi yang kuat, diharapkan tidak hanya pengemudi yang diuntungkan, tetapi juga perusahaan aplikasi dan pengguna layanan.
Masa depan transportasi online di Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana regulasi ini diterapkan. Jika tidak diatur dengan baik, sektor ini berpotensi menjadi semakin padat dan penuh persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, langkah tegas dan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan pengemudi diharapkan segera hadir demi menciptakan industri yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.
