“Kalau kita langsung memvonis kabinet ini terlalu gemuk, padahal belum bekerja, itu tidak tepat. Kita harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dahulu. Nantinya, tentu Presiden akan melakukan evaluasi secara berkala,” ujar Said di Jakarta dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.
Gambar Istimewa : asset.kompas.com
Said juga menambahkan bahwa evaluasi rutin terhadap kinerja para menteri perlu dilakukan secara teratur, misalnya setiap enam bulan, guna memastikan efektivitas dan pencapaian visi-misi pemerintahan. Dia yakin Prabowo sebagai Presiden sudah mempertimbangkan dengan matang struktur dan jumlah kementerian dalam kabinetnya.
Dukungan PDIP untuk Kabinet Prabowo
Sebagai partai besar di parlemen, PDIP tidak akan langsung memberikan penilaian negatif terhadap jumlah kementerian dalam kabinet ini. Menurut Said, pihaknya percaya bahwa Prabowo sudah memiliki perhitungan yang matang terkait kebijakan yang diambil. PDIP berkomitmen mendukung kabinet melalui jalur parlemen.
“Presiden punya perhitungan yang matang untuk mencapai target-target dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya beliau akan bekerja dengan sangat cepat,” kata Said.
Said juga menjelaskan bahwa Fraksi PDIP di DPR akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dari sisi anggaran. Dalam hal ini, PDIP siap untuk mengalokasikan dana cadangan APBN guna memenuhi kebutuhan operasional kementerian, termasuk kementerian yang baru dibentuk.
“Dari sisi anggaran, kami sudah mempersiapkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN. Kami yakin semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan Presiden,” jelas Said.
Tidak Ada Kader PDIP di Kabinet, Dukungan Tetap Kuat
Meskipun ada kabar sebelumnya bahwa PDIP mungkin akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pada kenyataannya, tidak ada kader PDIP dalam susunan kabinet ini. Beberapa spekulasi yang muncul terkait penunjukan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang disebut-sebut sebagai representasi PDIP, dibantah oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
“Yang pasti, kami mendukung pemerintah melalui jalur parlemen, meskipun tidak ada kader kami di kabinet. Jadi, PDIP tetap komit mendukung dari sisi kebijakan anggaran dan pengawasan di DPR,” tegas Puan Maharani.
Dengan total 48 kementerian, Kabinet Merah Putih kali ini menjadi kabinet terbesar sejak masa Orde Baru hingga Reformasi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan kabinet pemerintahan Joko Widodo, yang hanya memiliki 34 kementerian. Meski demikian, PDIP memilih untuk tidak langsung menilai kabinet ini terlalu gemuk, melainkan lebih fokus pada kinerja para menterinya dalam waktu ke depan.
Evaluasi Kinerja Jadi Prioritas
Said Abdullah kembali menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja menteri dan wakil menteri. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah siap melakukan evaluasi tersebut secara rutin, untuk memastikan setiap kementerian berjalan sesuai rencana dan visi-misi pemerintahan.
“Evaluasi sangat penting agar kabinet ini bekerja dengan maksimal. Jika ada menteri yang kinerjanya tidak sesuai harapan, maka Presiden pasti akan melakukan perombakan. Hal ini harus kita lihat secara objektif, tanpa prasangka,” ujar Said.
Dengan strategi yang mengutamakan efisiensi kerja dan evaluasi yang teratur, PDIP tetap optimis kabinet ini akan mampu mencapai target-target yang telah dicanangkan. Mereka berharap kabinet ini mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
