Jakarta – Sebagai upaya untuk memperkuat keamanan di era digital, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLD) segera membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko serangan siber yang semakin mengancam berbagai sektor di Indonesia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan hal ini dalam pernyataannya pada Senin (21/10) di Jakarta. Ia merujuk pada pidato yang disampaikan Presiden Prabowo dalam acara pembekalan untuk pejabat Kabinet Merah Putih. Menurut Nezar, Presiden sangat menekankan pentingnya digitalisasi, dan salah satu fokus utama dari transformasi digital ini adalah memastikan keamanan siber.
Gambar Istimewa : asset-2.tstatic.net
“Digitalisasi menjadi tema utama di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kita harus fokus pada keamanan siber. Presiden menekankan agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki CSIRT,” ujar Nezar.
Peran Penting CSIRT dalam Keamanan Siber
Nezar menjelaskan bahwa tim CSIRT bertugas untuk mencegah, menanggulangi, dan merespons insiden yang berkaitan dengan keamanan siber. Saat ini, kata dia, belum ada kementerian atau lembaga yang memiliki tim CSIRT secara formal, meski ancaman serangan siber terus meningkat.
“CSIRT berperan untuk memberikan layanan mitigasi risiko serangan siber. Namun, sejauh ini, belum ada kementerian atau lembaga yang membentuk CSIRT secara khusus,” ungkap Nezar. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembentukan tim ini di setiap instansi pemerintahan untuk memperkuat ketahanan siber nasional.
Instruksi Presiden: Wajib Miliki Tim CSIRT
Menurut Nezar, perintah Presiden tersebut bersifat mandatory atau wajib bagi setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tim CSIRT ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret dalam menghadapi ancaman di dunia maya, terutama serangan siber yang dapat merusak infrastruktur digital di Indonesia.
Nezar menambahkan bahwa upaya memperkuat keamanan siber ini tidak hanya dilakukan dengan pembentukan CSIRT, tetapi juga dengan memperbaiki tata kelola digital di setiap instansi pemerintahan. “Infrastruktur keamanan siber harus segera disiapkan di setiap instansi pemerintahan. Ini bagian dari tata kelola yang lebih baik agar kita lebih tahan terhadap serangan siber,” ujarnya.
Langkah Strategis Komdigi
Sebagai tindak lanjut dari instruksi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital akan segera menggelar rapat pimpinan untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Rapat yang akan diadakan pada Selasa (22/10) tersebut juga akan membahas strategi rebranding Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Kami akan berkoordinasi dengan Menteri Meutya Hafid, Wakil Menteri, serta jajaran Kominfo untuk merumuskan strategi yang lebih tajam terkait keamanan siber dan digitalisasi. Setelah itu, kami akan bergerak cepat untuk melaksanakan instruksi Presiden,” jelas Nezar.
Transformasi digital menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Prabowo, dan keamanan siber adalah bagian penting dari upaya ini. Dengan semakin terhubungnya berbagai sektor kehidupan dengan teknologi digital, ancaman serangan siber juga kian kompleks. Oleh karena itu, kesiapan setiap kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman ini menjadi hal yang sangat krusial.
Pentingnya Keamanan Siber di Era Digital
Keamanan siber kini menjadi isu yang sangat mendesak bagi Indonesia. Di tengah semakin maraknya transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga layanan publik, risiko serangan siber terus meningkat. Serangan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas nasional jika menyasar infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem transportasi, dan layanan kesehatan.
Dengan pembentukan CSIRT di setiap instansi pemerintahan, diharapkan Indonesia dapat memiliki pertahanan yang lebih kuat terhadap ancaman siber. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh dalam menghadapi tantangan era digital.
