TransparanNews, Jakarta — Muhammad Herindra, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Budi Gunawan. Proses ini berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini, Rabu, 16 Oktober 2024, dan menjadi salah satu langkah penting dalam penetapan kepala lembaga intelijen negara.
Profil Singkat Muhammad Herindra
Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 30 November 1964, Herindra memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia militer. Ia berasal dari keluarga militer, di mana ayahnya, Hudaya, adalah seorang purnawirawan letnan kolonel yang bekerja di sebuah perusahaan pupuk. Pendidikan dasar Herindra dimulai di SMP Negeri 1 Magelang, yang diselesaikannya pada tahun 1980. Setelah pindah ke Jakarta, ia melanjutkan pendidikan di SMA 8 Jakarta, lulus pada tahun 1983. Saat ini, Herindra juga menjabat sebagai ketua ikatan alumni dari sekolah tersebut.
Karier militer Herindra dimulai ketika ia diterima sebagai perwira muda untuk pelatihan dan organisasi di Kopassus. Ia merupakan alumnus Akademi Militer (Akmil) tahun 1987 dan telah mengikuti berbagai pendidikan militer, termasuk di Sesarcabif, Dik Komando, Free Fall, dan Suslapa-I.
Laporan Harta Kekayaan
Salah satu informasi menarik yang terungkap dalam proses ini adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Herindra pada 5 April 2024. Menurut laporan tersebut, total harta kekayaan yang dimiliki oleh Herindra mencapai Rp 23,4 miliar.
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id
Harta terbesar yang dimilikinya berasal dari tanah dan bangunan, yang total nilainya mencapai Rp 16 miliar. Ia tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bogor. Selain itu, Herindra juga memiliki satu unit mobil Toyota Alphard yang bernilai sekitar Rp 661,5 juta.
Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR
Uji kelayakan dan kepatutan yang dihadapi Herindra merupakan bagian dari proses seleksi yang ketat sebelum seseorang diangkat menjadi kepala lembaga strategis seperti BIN. Dalam sidang yang dihadiri oleh anggota DPR, Herindra diharapkan dapat menjelaskan visinya dan program kerja yang akan diimplementasikannya jika terpilih.
DPR memiliki peran penting dalam menentukan apakah seorang calon mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai Kepala BIN, yang merupakan lembaga yang memiliki tugas vital dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara. Sejumlah pertanyaan kritis akan dilontarkan kepada Herindra untuk menguji pemahamannya mengenai tantangan intelijen yang dihadapi Indonesia saat ini.
Tantangan yang Dihadapi
Indonesia, sebagai negara dengan keragaman yang tinggi, menghadapi berbagai tantangan keamanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman terorisme, konflik sosial, dan masalah cybercrime semakin meningkat, menuntut BIN untuk memiliki strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.
Herindra diharapkan dapat membawa perubahan dan meningkatkan fungsi intelijen, serta melakukan pencegahan yang lebih efektif terhadap berbagai ancaman. Masyarakat menaruh harapan besar bahwa kepala BIN yang baru mampu mengoptimalkan peran lembaga intelijen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga negara.
