TransparanNews ,Bali – Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali kian memanas setelah Mahkamah Partai memberikan perintah tegas kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Mahkamah menginstruksikan agar Musyawarah Wilayah (Muswil) digelar di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bali paling lambat pada 31 Oktober 2024. Langkah ini diambil setelah adanya permohonan dari kedua kubu yang berseteru, yaitu kubu Idy Muzayyad dan M. Thobahul Aftoni serta kubu Yunus Razak dan Faisal.
Sekretaris Mahkamah Partai PPP, Syarifudin, menyatakan bahwa keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dipatuhi oleh semua pihak. “Keputusan ini bersifat final dan mengikat, kami harap para pihak menghormati dan menjalankan putusan mahkamah partai,” ujar Syarifudin dalam keterangannya. Ia berharap pelaksanaan Muswil dapat menjadi solusi untuk meredam ketegangan yang telah berlangsung di internal PPP Bali.
Konflik Internal di PPP Bali: Dua Kubu yang Berseteru
Perseteruan di PPP Bali ini bermula ketika DPP PPP mengambil langkah mengganti kepengurusan sementara di DPW PPP Provinsi Bali. Idy Muzayyad yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Ketua dan M. Thobahul Aftoni sebagai Plt. Sekretaris digantikan oleh Yunus Razak dan Faisal. Penggantian ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 1053/SK/DPP/W/VII/2024 yang berisi tentang Pengesahan Pelaksana Tugas DPW PPP Provinsi Bali.
Gambar Istimewa : cdn.antaranews.com
Keputusan tersebut memicu ketidakpuasan dari pihak Idy Muzayyad dan Aftoni. Mereka menilai bahwa pergantian itu tidak sesuai dengan mekanisme partai dan membawa sengketa ini ke Mahkamah Partai PPP. Sementara itu, kubu Yunus Razak dan Faisal menganggap keputusan DPP sebagai langkah yang sah untuk memperbaiki kondisi internal partai di Bali.
Aftoni, yang merupakan salah satu pemohon, mengaku keberatan dengan keputusan Mahkamah Partai, namun tetap menghormati langkah hukum yang telah ditempuh. “Kami tidak akan berhenti untuk mencari keadilan dan akan kami lanjutkan dengan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri,” ujar Aftoni. Sikap ini menunjukkan bahwa perseteruan di internal partai tersebut masih jauh dari kata selesai.
Mahkamah Partai Minta Muswil Jadi Solusi Konflik
Mahkamah Partai berharap Muswil dapat menjadi forum yang tepat untuk menyelesaikan konflik di tubuh PPP Bali. Melalui Muswil, diharapkan seluruh kader dapat menyuarakan pendapat dan memilih kepengurusan yang baru secara demokratis. Proses ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas dan solidaritas di antara para kader partai berlambang Ka’bah tersebut.
Namun, dinamika politik di internal partai ini tidak hanya menjadi perhatian kalangan internal, tetapi juga sorotan publik. Banyak yang menilai bahwa konflik berkepanjangan ini bisa berdampak negatif terhadap citra partai, khususnya di mata para pemilih di Bali. Oleh karena itu, pelaksanaan Muswil dianggap sebagai langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap PPP.
Syarifudin menekankan bahwa pelaksanaan Muswil ini harus berjalan sesuai dengan aturan partai dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. “Kami ingin semua pihak menjaga sikap sportif dan menjalankan Muswil dengan semangat rekonsiliasi, bukan konfrontasi. Hanya dengan cara ini, PPP dapat kembali solid dan fokus dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegas Syarifudin.
Respons Beragam dari Kader dan Pengamat Politik
Beragam respons muncul dari kalangan kader PPP maupun pengamat politik terkait keputusan Mahkamah Partai ini. Beberapa kader menilai bahwa langkah Mahkamah Partai memberikan batas waktu hingga 31 Oktober 2024 sebagai bentuk upaya penyelesaian yang tegas. Namun, ada juga yang meragukan apakah Muswil bisa benar-benar menjadi solusi, mengingat ketegangan yang masih tinggi antara kedua kubu.
Pengamat politik, Rina Kusuma, menilai bahwa konflik ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam mekanisme pengambilan keputusan di tubuh partai. “Keputusan Mahkamah Partai bisa menjadi solusi, tetapi perlu diingat bahwa akar dari masalah ini adalah perbedaan visi di antara para pemimpin partai. Jika perbedaan ini tidak diredakan, Muswil bisa menjadi ajang pertarungan baru,” ujar Rina.
Momen Penting untuk Konsolidasi PPP Bali
Dengan waktu yang semakin mendekati batas akhir yang ditentukan oleh Mahkamah Partai, perhatian kini tertuju pada kesiapan DPW PPP Bali dalam menyelenggarakan Muswil. Proses ini akan menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana PPP Bali mampu melakukan konsolidasi internal dan mengatasi perseteruan yang telah memecah belah partai.
Jika Muswil berhasil digelar dengan damai dan menghasilkan kepengurusan yang diterima oleh semua pihak, PPP berpeluang untuk kembali memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan politik di Bali. Namun, jika konflik ini terus berlanjut hingga ke ranah hukum, potensi kerugian bagi PPP dalam pemilu mendatang bisa semakin besar.
Melalui Muswil yang adil dan transparan, diharapkan PPP Bali dapat merajut kembali persatuan yang sempat terpecah. Keputusan Mahkamah Partai untuk turun tangan dan memberi ultimatum ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya solidaritas dalam membangun masa depan partai yang lebih baik.
