TransparanNews, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Rano Karno, mengungkapkan pesan penting yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebelum pelantikan dirinya dan kepala daerah lainnya hasil Pilkada 2024. Arahan tersebut diberikan dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (19/2/2025), sehari sebelum pelantikan resmi pada Kamis (20/2/2025).
Gambar Istimewa: tstatic.net
Dalam pernyataannya, Rano menuturkan bahwa Megawati memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk mematuhi dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat setelah resmi menjabat.
“Ibu Megawati menyampaikan berbagai arahan terkait tugas dan fungsi kepala daerah. Di dalam struktur pemerintahan daerah, ada tiga kelompok: gubernur, bupati, dan wali kota. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi semuanya tetap harus mengikuti garis kebijakan nasional,” ujar Rano di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Gubernur Sebagai Representasi Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Rano menekankan peran gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Menurutnya, gubernur tidak hanya menjalankan program daerah, tetapi juga harus memastikan kebijakan nasional tetap berjalan dengan baik.
“Terutama untuk gubernur, karena mereka juga merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. Jadi, instruksi presiden harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan daerah,” tambahnya.
Dalam konteks DKI Jakarta, Rano menegaskan bahwa meskipun ibu kota memiliki program khusus berbasis kedaerahan, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan kebijakan yang datang dari pemerintah pusat.
“Program daerah tentu menjadi prioritas, tetapi tugas utama tetap mengawal dan menuntaskan program nasional agar sejalan dengan visi pembangunan negara,” ujarnya.
Arahan Spesifik untuk Bupati dan Wali Kota
Selain gubernur, bupati dan wali kota juga mendapat instruksi khusus dari Megawati. Menurut Rano, setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Bupati memiliki tugas spesifik sesuai dengan permasalahan dan potensi daerahnya. Begitu pula dengan wali kota, yang harus memahami karakter masyarakat perkotaan serta mengelola pembangunan dengan efektif,” jelas Rano.
Fokus Utama: Kesejahteraan Rakyat
Meskipun setiap kepala daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, Rano menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh kebijakan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Arahan utama tetap satu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus diemban oleh setiap pemimpin daerah,” tutupnya.
Dengan adanya pesan ini, diharapkan para kepala daerah dari PDIP dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memastikan bahwa sinkronisasi antara kebijakan daerah dan pusat tetap terjaga demi pembangunan Indonesia yang lebih baik.
