TransparanNews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak membawa dampak signifikan terhadap operasional lembaga antirasuah tersebut. Menurut KPK, langkah efisiensi telah lama diterapkan sebelum adanya arahan dari pemerintah.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai strategi efisiensi di berbagai lini sejak jauh hari. Dengan demikian, instruksi terbaru dari Presiden hanya memperkuat kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya.
“Bahkan jauh sebelum adanya instruksi tersebut, KPK memang sudah banyak melakukan efisiensi di segala lini,” ujar Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (12/2/2025).
Efisiensi Tidak Ganggu Pelayanan Publik dan Penindakan
Tessa menegaskan bahwa penerapan efisiensi anggaran tidak sampai mengganggu pelayanan publik maupun tugas utama KPK dalam penindakan kasus korupsi. Ia memastikan bahwa seluruh program yang telah dirancang tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Tidak hingga mengganggu pelayanan atau penindakan. Jadi, kami tetap berkomitmen, dengan anggaran yang ada, menjalankan semua program yang telah dirancang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tessa menambahkan bahwa para komisioner KPK sepenuhnya mendukung kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah guna mendukung berbagai program kerja Presiden Prabowo Subianto.
“Tentu saja ini dalam rangka mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Operasional Tak Terpengaruh, Perjalanan Dinas Dikurangi
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pengejaran buronan korupsi. Ia memastikan bahwa sektor operasional utama KPK tetap mendapatkan prioritas dan tidak mengalami pemotongan dana.
“Tidak ada, tidak terpengaruh (pengejaran buronan). Itu juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap KPK untuk tidak melakukan pemotongan di sektor operasional,” ujar Setyo.
Namun, ia mengakui bahwa ada beberapa sektor yang terkena dampak efisiensi anggaran, salah satunya adalah biaya perjalanan dinas. Menurutnya, pemangkasan anggaran di sektor tersebut cukup besar dan sedikit banyak berdampak pada kegiatan operasional yang membutuhkan mobilitas tinggi.
“Operasional kami tidak (dikurangi anggarannya), tapi perjalanan dinas iya. Ada beberapa yang dikurangi,” katanya.
Setyo tidak merinci berapa besar anggaran yang dipangkas untuk perjalanan dinas, tetapi ia memastikan jumlahnya cukup signifikan. Meski demikian, KPK telah menyiapkan strategi agar efisiensi tersebut tidak menghambat tugas-tugas penting lembaga.
“Berapa pun dipotong, itu pasti cukup besar. Karena sedikit banyak mempengaruhi lembaga, sebab operasional berhubungan dengan perjalanan dinas,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa efisiensi tetap bisa dilakukan tanpa mengorbankan efektivitas kerja KPK. Salah satu caranya adalah dengan membatasi jumlah personel yang dikirim dalam satu perjalanan dinas.
“Ini kami siasati. Sepanjang kegiatan bisa dilakukan oleh 3-4 orang, tidak perlu lebih dari itu. Jadi efisiensi berjalan, tujuan tetap tercapai, sehingga tidak ada pemborosan,” tandasnya.
KPK menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sudah diterapkan sejak lama, bahkan sebelum adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meski ada pemangkasan pada sektor perjalanan dinas, hal ini tidak mempengaruhi sektor operasional utama KPK, termasuk pengejaran buronan. Dengan strategi yang tepat, KPK memastikan bahwa efisiensi dapat dijalankan tanpa mengurangi efektivitas kerja dan penegakan hukum yang menjadi tugas utama lembaga tersebut.
