TransparanNews, Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan politik dengan mengumumkan pembatasan akses sejumlah mantan pejabat terhadap informasi rahasia negara. Kebijakan ini termasuk pencabutan izin keamanan bagi mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Trump untuk membatasi pengaruh lawan-lawan politiknya.
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa langkah ini diambil demi keamanan nasional. “Bukan orang baik. Cabut izin aksesnya,” ujar Trump dalam konferensi pers. Ia menekankan bahwa pencabutan izin keamanan tersebut akan mencakup larangan bagi individu terkait untuk memasuki gedung-gedung pemerintahan federal.
Pencabutan Akses Joe Biden dan Pejabat Lainnya
Selain Blinken dan Sullivan, Trump juga mengumumkan pencabutan akses mantan Presiden AS Joe Biden terhadap informasi rahasia negara. Ia beralasan bahwa Biden memiliki lemahnya daya ingat, yang dianggapnya sebagai faktor risiko dalam keamanan nasional.
Menurut laporan New York Post, keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan eksekutif yang lebih luas untuk mencabut izin keamanan sejumlah pejabat yang pernah berseberangan dengan Trump. Selain Blinken dan Sullivan, Trump juga dikabarkan berencana mencabut izin keamanan sejumlah jaksa yang pernah menuntutnya, termasuk Jaksa Agung New York Letitia James dan Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg.
Latar Belakang Konflik Trump dengan Letitia James dan Alvin Bragg
Keputusan Trump untuk mencabut akses keamanan Letitia James dan Alvin Bragg tidak terlepas dari perseteruan hukum yang telah berlangsung sejak 2022. Saat itu, Letitia James mengajukan gugatan senilai 250 juta dolar AS (sekitar Rp4 triliun) terhadap Trump, anak-anaknya, dan perusahaannya atas dugaan penipuan dan penyalahgunaan laporan keuangan.
Kasus ini akhirnya berujung pada keputusan pengadilan di New York yang mewajibkan Trump membayar sekitar 355 juta dolar AS (setara dengan Rp5,7 triliun). Putusan ini semakin memperburuk hubungan Trump dengan aparat penegak hukum yang sebelumnya telah terlibat dalam berbagai penyelidikan terhadap dirinya.
Reaksi Publik dan Dampak Politik
Kebijakan Trump ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Para pendukungnya menyebut langkah ini sebagai tindakan tegas yang diperlukan untuk mengamankan informasi rahasia negara dari musuh politiknya. Namun, pihak oposisi menilai keputusan ini sebagai bentuk pembalasan politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Beberapa pakar hukum juga mengingatkan bahwa pencabutan izin keamanan terhadap mantan pejabat negara bukanlah langkah yang biasa dilakukan, terutama terhadap mantan presiden dan mantan pejabat tinggi yang masih memiliki jaringan luas dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.
Di sisi lain, keputusan Trump ini juga dapat memperumit transisi pemerintahan jika terjadi pergantian kepemimpinan di masa mendatang. Para analis politik memperkirakan bahwa tindakan ini akan memperdalam perpecahan politik di AS, terutama menjelang pemilihan presiden berikutnya.
Keputusan Donald Trump untuk mencabut akses informasi rahasia sejumlah mantan pejabat AS, termasuk Joe Biden, Antony Blinken, dan Jake Sullivan, menjadi bukti nyata bahwa persaingan politik di Amerika Serikat terus memanas. Langkah ini memicu perdebatan sengit antara pihak yang mendukung kebijakan keamanan Trump dan mereka yang melihatnya sebagai tindakan balas dendam politik.
Dengan semakin dekatnya pemilu presiden mendatang, kebijakan ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama yang diperdebatkan. Apakah langkah Trump ini akan memperkuat posisinya di panggung politik atau justru memicu kontroversi lebih lanjut? Waktu yang akan menjawab.
