TransparanNews, Jakarta tengah menghadapi kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kg yang menjadi perhatian utama masyarakat. Gas elpiji 3 kg, yang sering disebut sebagai “gas melon,” merupakan kebutuhan pokok bagi banyak rumah tangga dan usaha mikro. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, distribusi gas ini terlihat tidak stabil, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan penyebab utama kelangkaan ini. Menurutnya, kuota elpiji bersubsidi untuk tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi penyaluran elpiji subsidi mencapai 414.134 metrik ton (MT). Namun, pada tahun 2025, kuota tersebut turun menjadi 407.555 MT, yang berarti terjadi pengurangan sebesar 6.579 MT. Penurunan ini tentunya berdampak langsung pada ketersediaan elpiji di pasaran.
Tingginya Permintaan Selama Libur Panjang
Selain penurunan kuota, tingginya konsumsi masyarakat selama libur panjang juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Hari libur yang berdekatan dengan perayaan besar sering memicu peningkatan kebutuhan gas elpiji, baik untuk keperluan memasak di rumah maupun usaha kecil seperti warung makan. Konsumsi yang melonjak drastis ini tidak dapat diimbangi dengan pasokan yang ada, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan stok di banyak pangkalan dan pengecer.
Beberapa warga Jakarta mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg di pasaran. Bahkan, di beberapa daerah, harga elpiji bersubsidi ini melonjak hingga dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Fenomena ini tentunya menambah beban masyarakat kecil yang sangat bergantung pada elpiji bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Dampak Bagi Usaha Mikro dan Rumah Tangga
Kelangkaan elpiji bersubsidi tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada usaha mikro, seperti pedagang makanan dan minuman. Beberapa pedagang mengaku harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli elpiji non-subsidi, yang harganya jauh lebih mahal. Kondisi ini memaksa mereka menaikkan harga jual produk, sehingga daya beli konsumen pun ikut terpengaruh.
Di sisi lain, pemerintah mengimbau masyarakat yang mampu untuk beralih menggunakan elpiji non-subsidi sebagai bentuk solidaritas kepada mereka yang lebih membutuhkan. Namun, imbauan ini dinilai belum efektif karena banyak masyarakat yang tetap memilih elpiji bersubsidi demi menghemat pengeluaran.
Langkah Pemerintah untuk Mengatasi Kelangkaan
Pemerintah DKI Jakarta menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan ini. Salah satunya adalah dengan memperketat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi agar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan sosialisasi mengenai penggunaan elpiji non-subsidi bagi kalangan menengah ke atas.
Hari Nugroho menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan elpiji di Jakarta memadai, terutama pada momen-momen tertentu yang sering memicu lonjakan permintaan. Pemerintah berharap dapat menjaga kestabilan pasokan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan elpiji bersubsidi.
Kelangkaan elpiji bersubsidi di Jakarta merupakan masalah serius yang disebabkan oleh penurunan kuota dan tingginya konsumsi selama libur panjang. Dampak dari kelangkaan ini dirasakan oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada gas elpiji 3 kg. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, termasuk pengawasan distribusi yang lebih ketat dan peningkatan pasokan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kelangkaan ini dapat teratasi, sehingga kebutuhan masyarakat akan elpiji bersubsidi dapat terpenuhi secara merata.
