TransparanNews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan instruksi untuk meningkatkan efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menanggapi hal ini, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, menyatakan bahwa langkah tersebut tidak akan mengganggu program-program yang dirancang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.
Gambar Istimewa: gesuri.id
Chico menjelaskan bahwa pemotongan alokasi anggaran dalam APBD Jakarta tidak akan mempengaruhi program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. “Yang akan diefisiensikan adalah anggaran untuk hal-hal seperti perjalanan dinas, biaya makan, dan snack rapat. Itu bukan bagian dari program kami,” ungkap Chico pada wartawan, Senin (3/2/2025).
Pramono Anung, dalam kepemimpinannya, berencana untuk meluncurkan beberapa program unggulan, termasuk bantuan pendidikan dan kesehatan, penanggulangan banjir, serta peningkatan akses transportasi publik. Chico menekankan bahwa meskipun ada kebutuhan untuk efisiensi anggaran, Pramono dan Rano akan tetap mampu menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Efisiensi ini tidak berarti pemotongan anggaran secara keseluruhan. Ini lebih pada merampingkan anggaran yang tidak perlu dan mengalihkan dana menuju program yang lebih bersentuhan langsung dengan rakyat,” jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, telah menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025 mengenai efisiensi dan penyesuaian belanja untuk tahun anggaran 2025 pada Kamis (30/1/2025). Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran yang sama.
Dalam instruksi tersebut, Teguh mengarahkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov untuk melakukan review terhadap anggaran belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kepala Perangkat Daerah (UKPD) untuk tahun anggaran 2025. “Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu program-program prioritas bagi masyarakat,” tambah Teguh dalam keterangan resminya pada Sabtu (1/2/2025).
Dengan adanya instruksi ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam pemanfaatan anggaran. Hal ini penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam menjalankan program-program yang langsung dapat dirasakan manfaatnya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan efisiensi anggaran ini sebagai kesempatan untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan berbagai program. Dengan cara ini, Pramono Anung dan Rano Karno dapat mewujudkan visi mereka untuk Jakarta, tanpa harus khawatir akan adanya pembatasan yang signifikan dari anggaran.
instruksi Presiden Prabowo untuk efisiensi anggaran diharapkan tidak akan menghambat program-program unggulan yang telah dirancang oleh Pramono dan Rano. Dengan penekanan pada pemotongan pengeluaran yang tidak perlu, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus pada program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan dalam menerapkan efisiensi ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kepemimpinan baru di Jakarta untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi warganya.
