TransparanNews, Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu inisiatif prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan untuk menyediakan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan mudah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi backlog kepemilikan rumah yang saat ini masih tinggi, mencapai angka sembilan juta unit. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
Keseriusan pemerintah terlihat dari langkah strategis yang diambil sejak awal masa pemerintahan, yaitu pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua entitas terpisah: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemisahan ini memungkinkan Kementerian PKP untuk lebih fokus dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah, dengan target 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.
Peningkatan Permintaan Hunian oleh Generasi Muda
Kebutuhan akan perumahan tidak hanya menjadi prioritas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga bagi generasi muda yang kini mendominasi pasar pencari properti. Data menunjukkan bahwa 75 persen pencari properti berasal dari kelompok usia 18-44 tahun. Mayoritas dari mereka lebih memilih untuk membeli rumah daripada menyewa, karena rumah dianggap sebagai simbol stabilitas hidup jangka panjang.
Dengan tren ini, Indonesia sedang menghadapi momentum bonus demografi yang puncaknya diprediksi terjadi pada tahun 2030. Generasi muda yang berkeinginan memiliki hunian sendiri menjadi peluang besar untuk mendukung program ini, terutama dengan fokus pemerintah pada penyediaan rumah murah dan layak huni.
Capaian Program: Realisasi dalam 100 Hari
Dalam 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran, capaian signifikan Program 3 Juta Rumah terlihat dari realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, baik melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP. Hingga akhir Januari 2025, sebanyak 87.736 unit rumah subsidi telah tersalurkan. Rinciannya adalah:
- 36.118 unit rumah melalui FLPP,
- 1.384 unit rumah melalui akad Tapera khusus untuk ASN,
- 50.234 unit rumah dalam proses persetujuan dan konstruksi.
Pemerintah juga memutuskan untuk melanjutkan skema FLPP dengan beberapa perubahan desain. Salah satu perubahan penting adalah skema pembiayaan, di mana porsi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikurangi dari 75 persen menjadi 60 persen, sementara kontribusi swasta meningkat menjadi 40 persen. Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN sekaligus memperluas penerima manfaat KPR, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal.
Terobosan Regulasi: Pembebasan Biaya dan Percepatan Perizinan
Selain realisasi KPR subsidi, pemerintah juga mencatat keberhasilan dalam aspek regulasi. Salah satu kebijakan penting adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen untuk rumah subsidi. Kebijakan ini diambil melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.
Selain itu, pemerintah juga meniadakan retribusi dan mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di tingkat pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pengembang membangun rumah subsidi, sehingga harga hunian menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Kerja Sama Internasional: Investasi Asing untuk Perumahan
Program 3 Juta Rumah juga berhasil menarik perhatian investor asing. Salah satu pencapaian penting adalah penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan investor Qatar untuk mendanai pembangunan 1 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain Qatar, investor dari negara lain seperti Uni Emirat Arab, Singapura, hingga perusahaan global seperti Standard Chartered juga menyatakan minat untuk berkontribusi dalam program ini.
Masuknya investasi asing tidak hanya membantu mempercepat pembangunan perumahan, tetapi juga menunjukkan tingginya kepercayaan internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini menjadi momentum emas bagi sektor properti untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam 100 hari kerja, Program 3 Juta Rumah telah menunjukkan capaian yang signifikan, baik dari sisi realisasi pembangunan, terobosan regulasi, maupun kerja sama internasional. Dengan fokus pada penyediaan hunian terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan generasi muda, program ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dukungan dari investor asing dan perubahan kebijakan pembiayaan juga menjadi katalis penting untuk mencapai target ambisius ini. Program 3 Juta Rumah bukan sekadar inisiatif pembangunan, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera.
