TransparanNews, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa dirinya baru saja dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (18/1/2025). Pertemuan tersebut membahas isu serius mengenai penurunan produksi riil atau lifting minyak Indonesia yang belakangan mengalami tren penurunan.
Teguran Presiden Soal Lifting Minyak
Dalam sambutannya di acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Bahlil mengaku mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo. “Saya tadi baru selesai rapat dengan Pak Presiden Prabowo di Hambalang,” ungkapnya.
Gambar Istimewa : updaterkini.id
Bahlil menjelaskan bahwa Presiden mempertanyakan akumulasi lifting minyak pada akhir 2024 yang ternyata berada di bawah angka 600 ribu barel per hari. Padahal, target peningkatan lifting minyak menjadi sangat penting guna mendukung kedaulatan energi nasional.
Penurunan Produksi dan Dampaknya
Saat ini, realisasi lifting minyak Indonesia hanya mencapai sekitar 590 ribu barel per hari, turun dari 600 ribu barel per hari dua bulan sebelumnya. Sementara itu, kebutuhan konsumsi minyak dalam negeri berada di angka yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 1,6 juta barel per hari. “Konsumsi kita sekarang kurang lebih 1,6 juta barel per hari. Penurunan lifting ini menjadi tantangan besar bagi kedaulatan energi kita,” tambah Bahlil.
Penurunan produksi ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga turut memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Bahlil, pemerintah saat ini tengah berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, yang menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah.
Target Ambisius: 1 Juta Barel per Hari
Presiden Prabowo menargetkan bahwa pada tahun 2028 hingga 2029, lifting minyak Indonesia harus mencapai angka 1 juta barel per hari. Jika target ini tercapai, Indonesia diharapkan dapat menghentikan impor minyak sepenuhnya pada tahun 2029. “Arahan Presiden sangat jelas, lifting minyak harus meningkat hingga 1 juta barel per hari agar kita bisa mencapai kemandirian energi pada 2029,” tegas Bahlil.
Insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)
Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan ini. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang berhasil meningkatkan lifting minyak. Insentif tersebut mencakup kemudahan dalam perpanjangan kontrak kerja yang akan berakhir.
“Kalau presiden direkturnya orang asing, kami bisa menyetujui perpanjangan izin kerjanya di Indonesia. Sebaliknya, jika kinerjanya tidak memuaskan, kontraknya tidak akan diperpanjang,” ujar Djoko saat dikutip pada Sabtu (18/1/2025).
Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau kinerja K3S hingga akhir tahun 2025 untuk memastikan realisasi target lifting minyak.
Tantangan Menuju Kemandirian Energi
Mencapai lifting minyak 1 juta barel per hari bukanlah tugas mudah. Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, SKK Migas, dan para pelaku industri energi. Dukungan berupa teknologi baru, eksplorasi sumur-sumur minyak potensial, dan kebijakan yang pro-investasi menjadi kunci keberhasilan.
Namun, dengan komitmen kuat dari semua pihak, target ambisius ini diharapkan dapat terwujud sehingga Indonesia mampu mencapai kedaulatan energi dalam beberapa tahun mendatang. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa lifting minyak tidak hanya menjadi target, tetapi juga kenyataan.
Tekanan Presiden Prabowo kepada Menteri Bahlil dan pihak terkait mencerminkan urgensi untuk mengatasi masalah lifting minyak. Dengan langkah strategis dan kebijakan insentif, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan produksinya hingga mencapai 1 juta barel per hari, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat posisi ekonomi nasional. Semua ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius mewujudkan kemandirian energi demi masa depan bangsa.
