TransparanNews, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menanggapi tegas usulan Ketua DPD Sultan B. Najamudin terkait penggunaan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menyebut bahwa ide tersebut tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan pemerintah dan dianggap memalukan.
“Itu sangat memalukan. Bukan seperti itu cara kami bekerja,” ujar Putranto saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (16/1/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan program MBG tanpa harus menggunakan sumber dana dari zakat.
Menurut Putranto, zakat memiliki tujuan khusus yang berbeda dan tidak seharusnya dialihkan untuk mendukung program pemerintah. Ia memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana secara spesifik untuk program MBG, sehingga tidak akan mengganggu sektor lain yang membutuhkan anggaran.
“Anggaran untuk program ini sudah jelas, sejumlah Rp71 triliun telah dialokasikan. Jadi, tidak akan diambil dari dana lain. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan di bawah Pak Prabowo sudah sangat serius dan luar biasa dalam memastikan program berjalan tanpa beban tambahan,” ungkapnya.
Usulan Sultan B. Najamudin
Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembiayaan program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah. Ia beralasan bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong yang tinggi, sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu meringankan beban anggaran negara.
“Saya melihat ada DNA dari masyarakat Indonesia, yaitu sifat dermawan dan gotong royong. Kenapa kita tidak memanfaatkan potensi ini untuk mendukung program seperti MBG?” ujar Sultan dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Selain itu, Sultan juga menilai bahwa penggunaan dana zakat untuk program MBG bisa menjadi langkah strategis agar anggaran negara tidak sepenuhnya tersedot untuk program tersebut.
“Pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran jelas ingin memastikan program ini maksimal. Tapi kita juga harus realistis bahwa anggaran negara tidak bisa seluruhnya dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” katanya.
Pemerintah Tetap Fokus pada Anggaran Negara
Merespons usulan tersebut, Putranto menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada pengelolaan anggaran negara untuk mendanai program MBG. Ia menyatakan bahwa langkah ini sudah dirancang dengan matang, sehingga tidak ada alasan untuk mengalihkan dana dari sumber lain seperti zakat.
“Pak Prabowo sudah memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan prioritas. Jadi, tidak ada dana dari manapun yang akan diambil untuk menutupi kekurangan,” tegasnya.
Langkah tegas ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara tanpa membebani masyarakat dengan kewajiban tambahan.
Dengan adanya pernyataan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami bahwa program MBG dirancang untuk berjalan dengan dana yang telah dialokasikan, tanpa perlu melibatkan sumber dana lain seperti zakat. Pemerintah juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Indonesia, namun menilai bahwa zakat lebih tepat digunakan untuk membantu kalangan yang benar-benar membutuhkan di luar program pemerintah.
