TransparanNews, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, akhirnya memberikan tanggapan terkait tudingan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindungi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku.
Gambar Istimewa : promediateknologi.id
Setyo dengan tegas menyatakan bahwa penyidik KPK tidak akan begitu saja menerima kesaksian yang hanya berupa cerita dari pihak ketiga atau yang tidak disaksikan langsung. Pernyataan ini merujuk pada ucapan Effendi Simbolon yang menyebut Jokowi pernah melindungi Hasto dari jerat hukum sejak 2020.
“Kita tidak membutuhkan kesaksian yang bersifat auditu (kesaksian yang didapat dari orang lain, bukan dari pengalaman sendiri),” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Fokus pada Bukti, Bukan Tuduhan
Setyo menekankan bahwa penyidik KPK lebih mengutamakan fakta dan bukti dalam menangani perkara. Ia menyatakan, tuduhan atau keterangan yang tidak berdasar hanya akan mengaburkan fokus penyelidikan.
“Kesaksian atau keterangan fakta lain yang dibutuhkan akan dipertimbangkan. Selama itu hanya sekadar katanya ini dan katanya itu, penyidik tidak akan menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama. Kami bekerja berdasarkan bukti,” tegasnya.
Ketegasan ini menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan Jokowi dalam melindungi salah satu tokoh penting PDIP dari proses hukum.
Kemungkinan Jokowi Dipanggil?
Terkait kemungkinan memanggil Presiden Jokowi dalam kasus ini, Setyo menjelaskan bahwa hal tersebut tetap menjadi opsi selama relevan dengan perkara yang sedang disidik. “Jika pemeriksaan terhadap siapa pun dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang kami tangani, maka itu pasti akan dilakukan,” imbuhnya.
Ia memastikan bahwa proses hukum di KPK tetap berjalan secara profesional dan independen, tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari kekuasaan politik.
Dukungan Publik untuk Penegakan Hukum
Respons Ketua KPK ini diharapkan dapat meredakan spekulasi yang berkembang di masyarakat. Dukungan publik terhadap KPK dalam menuntaskan kasus ini sangat penting agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan.
Publik pun mengharapkan bahwa penanganan kasus Harun Masiku dan segala hal yang berkaitan dengannya, termasuk keterlibatan pihak-pihak tertentu, dapat segera terungkap dengan jelas. Hal ini menjadi bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Penegasan Integritas KPK
Sebagai lembaga antirasuah, KPK diharapkan tetap berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam setiap penanganan kasus. Respons Setyo Budiyanto ini mencerminkan langkah KPK untuk tetap berpegang pada prinsip hukum yang adil dan profesional, tanpa terpengaruh oleh isu politik yang beredar.
“Kami bekerja berdasarkan data, fakta, dan bukti hukum. Apa pun yang tidak relevan dengan perkara, tentu tidak akan menjadi prioritas,” tutup Setyo.
Dengan pernyataan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa proses hukum membutuhkan ketelitian dan waktu, bukan sekadar respons atas spekulasi yang beredar di ruang publik.
