TransparanNews, Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut Daniel, keberadaan pagar tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama para nelayan yang terdampak. Ia meminta pemerintah untuk mengungkap siapa dalang di balik pendirian pagar itu.
Gambar Istimewa : kompas.com
“Komisi IV mendorong pemerintah agar bertindak tegas dalam menertibkan kasus semacam ini. Jangan sampai ada pihak yang merasa berada di atas hukum. Kita harus mengusut siapa dalang di baliknya,” ujar Daniel kepada wartawan pada Rabu (15/1/2025).
Daniel juga menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Ia menyebut bahwa keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), aparat penegak hukum, serta komunitas nelayan sangat diperlukan. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan ilegal terhadap tindakan ini.
“Kerja sama dari semua pihak sangat diperlukan, mulai dari para nelayan, aparat penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, hingga Kementerian KP. Jika ada oknum yang terlibat atau memberikan dukungan, mereka juga harus ditindak tegas,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Komisi IV Diminta Turun ke Lapangan
Senada dengan Daniel, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, turut menyoroti persoalan pagar laut tersebut. Ia meminta Komisi IV DPR untuk langsung memeriksa lokasi guna memastikan fakta di lapangan. Menurut Dasco, langkah ini penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut.
“Kita ingin tahu siapa yang berada di balik pembangunan pagar laut itu. Setelah masa sidang selesai, kita akan mengirim komisi teknis untuk turun ke lokasi,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Namun, Dasco mengingatkan bahwa pendekatan yang diambil harus dilakukan secara hati-hati. Ia menekankan pentingnya validasi data agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku. Dasco menyoroti bahwa ada beberapa pihak yang mengklaim bertanggung jawab, termasuk nelayan dan kelompok masyarakat tertentu.
“Karena ada banyak pihak yang mengaku bertanggung jawab, kita harus berhati-hati agar tidak salah memanggil pihak yang sebenarnya tidak terlibat,” kata Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.
Dampak Bagi Nelayan dan Ekosistem Laut
Keberadaan pagar laut di pesisir Tangerang telah memicu protes dari berbagai pihak, khususnya nelayan yang merasa ruang geraknya terbatas. Selain mengganggu aktivitas nelayan, pagar laut juga dikhawatirkan merusak ekosistem laut di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk segera mengambil tindakan yang konkret.
Dalam konteks ini, peran Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa keberadaan pagar tersebut tidak melanggar aturan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dengan transparan dan adil. Mereka juga meminta adanya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
