TransparanNews, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana ambisius untuk mengintegrasikan sistem Coretax dengan teknologi pemerintahan digital atau GovTech. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien.
Gambar Istimewa : targetnews.id
Dalam pernyataannya melalui akun Instagram @smindrawati pada Selasa (14/1/2025), Sri Mulyani menyebutkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan interoperabilitas sistem elektronik di berbagai sektor pemerintahan. “Saya berdiskusi dengan Pak Luhut beserta jajaran DEN membahas langkah-langkah strategis dalam pengembangan GovTech, termasuk sinkronisasi dengan Coretax,” ungkapnya.
Efisiensi dan Transparansi Melalui Coretax
Sistem Coretax, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dirancang untuk mengintegrasikan seluruh aspek administrasi perpajakan. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan pajak diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga bertujuan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya interoperabilitas dalam sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa data antarinstansi dapat saling terhubung dan mendukung. “Semua ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
DJP terus berupaya memastikan sistem Coretax berjalan dengan optimal. Sri Mulyani juga mengajak masyarakat untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem ini dengan memberikan masukan yang konstruktif serta memahami mekanisme yang diterapkan.
Dukungan Penuh dari Luhut Binsar Pandjaitan
Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa integrasi antara Coretax dan GovTech merupakan langkah penting dalam reformasi perpajakan nasional. Sistem ini, yang mulai diterapkan sejak awal Januari 2025, menjadi salah satu komponen kunci dalam modernisasi tata kelola pajak.
“Meskipun masih dalam tahap transisi, saya optimis sistem ini akan berjalan dengan baik seiring waktu,” ujar Luhut. Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pertukaran data antarinstansi untuk meningkatkan disiplin pajak masyarakat.
Namun, Luhut menekankan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama. “Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan GovTech, integritas dan keamanan data harus dijaga dengan ketat untuk memastikan keberhasilan program ini,” tegasnya.
Langkah Menuju Tata Kelola Digital yang Lebih Baik
Integrasi Coretax dan GovTech tidak hanya bertujuan untuk mempermudah administrasi pajak, tetapi juga sebagai langkah besar dalam reformasi tata kelola digital di Indonesia. Dengan efisiensi dan transparansi yang dihadirkan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Sri Mulyani dan Luhut sepakat bahwa kerja sama lintas instansi ini memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak. Mereka optimis bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan negara di masa depan.
Dengan semangat reformasi yang terus digelorakan, Coretax dan GovTech menjadi simbol transformasi digital yang diharapkan dapat menjawab tantangan era modern. Keberhasilan sistem ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pemerintahan yang lebih maju dan terpercaya.
