TransparanNews, Menjelang pelantikan resminya sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025, Donald Trump menghadapi tantangan besar berupa putusan pengadilan atas kasus pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris dewasa. Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negeri Paman Sam, seorang presiden atau mantan presiden didakwa dengan kasus seperti ini.
Sidang Hukuman yang Dinantikan
Hakim Pengadilan Distrik Manhattan di New York, Juan Murchan, telah menetapkan 10 Januari 2025 sebagai tanggal pembacaan hukuman. Trump diperkirakan akan hadir, baik secara langsung maupun daring. Meski demikian, laporan menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan Trump mendekam di balik jeruji besi.
Gambar Istimewa : kompas.com
Hakim Murchan dalam keputusannya menegaskan bahwa Trump akan menerima “pembebasan tanpa syarat”, artinya kasus ini dapat ditutup tanpa hukuman penjara, denda, atau masa percobaan. Hal ini menjadi topik perdebatan panas di kalangan publik dan politisi.
Kasus Kontroversial: Bayaran Diam untuk Stormy Daniels
Kasus ini berakar pada tuduhan pembayaran sebesar USD 130.000 yang dilakukan Michael Cohen, mantan pengacara pribadi Trump, kepada Stormy Daniels. Pembayaran tersebut bertujuan untuk membungkam Daniels mengenai klaimnya tentang hubungan seksual dengan Trump pada masa kampanye presiden 2016.
Stormy Daniels menyatakan bahwa hubungan itu benar adanya, sementara Trump terus membantah tuduhan tersebut. Trump bahkan menyebut kasus ini sebagai “rekayasa” dari lawan politiknya. Dalam sebuah unggahan di media sosial Truth Social, Trump mengatakan, “Ini adalah tuduhan palsu dari hakim korup yang bekerja untuk pemerintahan Biden dan Harris.”
Upaya Hukum dan Reaksi Trump
Tim hukum Trump telah berusaha keras untuk membatalkan kasus ini, dengan alasan bahwa proses hukum yang berlangsung dapat menghambat transisi kekuasaan setelah ia resmi dilantik kembali sebagai presiden. Namun, Hakim Murchan menolak argumen ini, menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang posisi politik seseorang.
Trump juga telah menyatakan niatnya untuk mengajukan banding atas putusan ini. Hal ini membuka peluang bagi kasus ini untuk terus bergulir bahkan setelah ia resmi menjabat kembali sebagai presiden.
Dampak pada Pelantikan dan Pemerintahan Trump
Keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada Trump hanya 10 hari sebelum pelantikannya telah memicu diskusi luas. Beberapa pihak menilai bahwa situasi ini akan menjadi penghalang besar bagi Trump untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden, sementara yang lain percaya bahwa ini hanya akan memperkuat dukungan basis pendukungnya.
Dalam konteks politik, Trump berhasil mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dalam pemilihan presiden 5 November lalu. Namun, perjalanan menuju pelantikan ini tidak sepenuhnya mulus. Penundaan hukuman yang sebelumnya dijadwalkan pada 11 Juli tahun lalu hingga akhirnya ditetapkan pada Januari menunjukkan dinamika hukum yang kompleks.
Arah Kebijakan dan Masa Depan
Dengan segala kontroversi yang menyelimuti, masa depan pemerintahan Trump akan menjadi perhatian dunia. Apakah ia mampu memimpin tanpa terganggu oleh kasus hukum ini? Atau justru kasus ini akan menjadi penghalang signifikan bagi agenda kebijakannya?
Yang pasti, sejarah baru sedang ditulis di Amerika Serikat, di mana seorang presiden yang tengah menunggu pelantikan harus menghadapi pengadilan atas kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Publik global menunggu dengan antusias bagaimana babak berikutnya dari drama politik ini akan berakhir.
