TransparanNews, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan kebijakan yang dianggap bijak dan selaras dengan konstitusi negara. Sebagai presiden terpilih, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dengan penuh integritas.
Gambar Istimewa : ipol.id
Menurut Misbakhun, kebijakan kenaikan PPN, khususnya untuk barang-barang mewah, adalah bentuk moderasi politik yang mencerminkan kepemimpinan yang matang. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
“Kebijakan ini adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan. Namun, tentu saja, pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada Senin (23/12/2024). “Saat ini, ekonomi kita membutuhkan banyak insentif dari negara untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat.”
Golkar Komitmen Mendukung Kebijakan Prabowo
Partai Golkar, yang dikenal sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, menegaskan dukungannya terhadap setiap langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo. Menurut Misbakhun, dukungan ini merupakan bentuk komitmen Golkar dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.
“Kami dari Partai Golkar senantiasa mendukung keputusan Bapak Presiden Prabowo. Kebijakan seperti ini perlu didukung agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Golkar juga mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil kebijakan yang mungkin dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Namun, menurut Misbakhun, keputusan tersebut didasarkan pada analisis yang matang dan memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional.
Kenaikan PPN: Apa Dampaknya?
Kenaikan PPN menjadi 12% diharapkan dapat memberikan dampak positif pada penerimaan negara. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan upaya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, terutama kelompok menengah ke bawah. Pemerintah diharapkan untuk memberikan insentif tambahan, seperti subsidi atau bantuan sosial, guna menjaga keseimbangan ekonomi.
Langkah ini juga dinilai penting dalam rangka memenuhi target pembangunan nasional yang memerlukan dana besar. Dengan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, pemerintah dapat lebih leluasa dalam mendanai berbagai program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Tantangan dalam Implementasi
Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari Partai Golkar, tantangan dalam implementasi tetap ada. Sosialisasi yang efektif menjadi kunci agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kenaikan PPN tidak memicu inflasi yang signifikan atau mengurangi daya beli masyarakat secara drastis.
“Golkar percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional,” ujar Misbakhun.
Kenaikan PPN menjadi 12% oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang didukung penuh oleh Partai Golkar. Kebijakan ini mencerminkan keberanian dan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang sekaligus merespons dinamika ekonomi global. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan pelaksanaan yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu partai politik pendukung pemerintah, Golkar menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
